Pemberian bantuan hukum dilaksanakan terhadap semua permasalahan-permasalahan hukum yang menyangkut orang miskin dan kelompok rentang, baik perkara pidana, perdata maupun perkara tata usaha negara. Advokasi bantuan hukum meliputi, baik sebagai tersangka/Terdakwa maupun korban tindak pidana, penggugat maupun tergugat.

Untuk memperoleh bantuan hukum dari LBH Yusuf, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
3. Melampirkan Foto copy KTP atau surat keterangan domisili dari desa/kelurahan;
4. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah / kepala desa / pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
5. Menandatangani surat kuasa khusus yang dibuat LBH Yusuf, setelah syarat-syarat pada point 1, 2, 3 dan point 4 sebagaimana dimaksud diatas dinyatakan lengkap dan permohonan bantuan hukum diterima.

Kementerian Perdagangan ("Kementerian Perdagangan") telah mengeluarkan peraturan No. 25 tahun 2020 (Peraturan Menteri Perdagangan No. 25/2020) tentang Laporan Tahun Anggaran Perusahaan atau di Indonesia dikenal sebagai Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) dan peraturan ini berlaku efektif untuk 19 Maret 2020. Peraturan itu sendiri mencabut peraturan sebelumnya Peraturan Menteri Perhubungan No. 121 / MPP / KEP / 2/2002 tentang hal yang sama.

Ada beberapa perubahan yang kami soroti akan diuraikan dalam artikel ini tetapi perubahan signifikan dari peraturan sebelumnya adalah tentang bagaimana melakukan proses penyampaian laporan. Kementerian Perhubungan memberikan kemudahan pada pengajuan LKTP dengan menjadi digital yang tidak lagi menyerahkan dokumentasi fisik. Ini masih sejalan dengan semangat pemerintah tentang digital untuk setiap prosedur perizinan dan pelaporan.

1. Investor Langsung dan Kantor Perwakilan Asing wajib menyerahkan LKTP Perubahan yang paling berbeda pada Peraturan Menteri Perhubungan yang baru. No. 25/2020, adalah bahwa peraturan baru secara khusus menyebutkan bahwa setiap entitas yang memiliki partisipasi Penanaman Modal Asing (PMA) kini wajib melaporkan LKTP. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap entitas asing, yang termasuk anak perusahaan (ini termasuk PT PMA yang dimiliki oleh entitas bisnis asing dan / atau orang asing), kantor cabang, agen, dan kantor perwakilan yang mendirikan dan menjalankan bisnis mereka di Indonesia sekarang secara khusus disebutkan melaporkan laporan LKTP. Namun, untuk kantor cabang, kantor perwakilan dan agen hanya akan mematuhi jika entitas telah melakukan transaksi / perjanjian.
2. Persetujuan untuk laporan LKTP sebelum diserahkan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 121 tahun 2002 tentang Laporan Keuangan Tahun Perusahaan, LKTP akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pengembangan Bisnis setelah LKTP telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara yang memiliki wewenang untuk menerbitkan akuntan khusus laporan untuk PERSERO, PERUM dan Badan Usaha Milik Daerah. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang baru. No. 25/2020, LKTP akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pengembangan Bisnis setelah LKTP telah diaudit oleh Akuntan Publik dan menerima persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ perusahaan resmi mana pun (komisaris).
3. Pengajuan LKTP melalui sistem SIPT LKTP akan diajukan dalam waktu maksimum 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun fiskal. Perusahaan pertama-tama harus membuat akun di platform Kemenhub yang baru yang disebut Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT), mereka akan dapat mengatur akun dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi Perusahaan yang telah terdaftar pada sistem OSS. Jika pengajuan online tidak dapat diproses daripada Kemenhub masih memungkinkan pengajuan LKTP secara manual selambat-lambatnya 24 jam melalui offline dan / atau email yang ditunjuk dari Direktorat Jenderal.
4. Informasi Keuangan dapat diakses oleh Publik Kemenhub sekarang mengizinkan Laporan Tahun Anggaran Perusahaan untuk diakses oleh publik, namun informasi tersebut dapat diberikan kepada publik dengan meminta kepada Direktorat Jenderal dan akan ada persyaratan biaya pemerintah.
5. Saksi Peraturan Menteri Perhubungan No. 25/20 secara eksplisit mengatur sanksi atas kegagalan untuk mematuhi peraturan ini, seperti:
   1. Perusahaan yang tidak menyampaikan LKTP sampai periode yang ditentukan akan dikenakan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis dan pencabutan Izin Usaha dan atau Lisensi Komersial / Operasional Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan / atau rekomendasi Pencabutan Izin Usaha dan / atau Lisensi Komersial / Operasional perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   2. Perusahaan yang gagal menyerahkan dokumentasi LKTP sebagaimana diharuskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan. 25/2020 akan dikenakan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pencabutan Bukti Laporan Tahun Anggaran Perusahaan (STP-LKTP), pencabutan Izin Usaha dan atau Lisensi Komersial / Operasional Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan / atau rekomendasi Pencabutan Izin Usaha dan / atau Lisensi Komersial / Operasional perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber : https://www.kompasiana.com/aqrianovianti/5eb6ac42097f366e7b7bb5a2/kemudahan-mendaftarkan-lktp